REVIEW - PENDAHULUAN ( Jurnal 5 )

KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM*

Oleh

Teuku Syarif** http://www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_6_2011/Jurnal%20ok.pdf 

Abstrak

Dari hasil penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2009, diketahui bahwa ada 186 masalah koperasi yang harus dicarikan solusinya. Dengan  menggunakan Analisis Skala Prioritas  berdasarkan  pertimbangan  tingkatan,  dampak, penyebaran,  intensitas dan  ketersediaan  sumberdaya, ke-186 masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi permasalahan pokok sebagai berikut: (1) idiologis normatif koperasi, (2) kebijakan pembangunan ekonomi nasional, (3) kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM, (4) koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM, (5) kelembagaan koperasi,(6) usaha koperasi, (7) kondisi/karakter awal UMKM, (8) kondisi usaha UMKM, (9) produksi dan teknologi UMKM, (10) kebijakan otonomi daerah dan (11) program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

I.       LATAR BELAKANG

Era   reformasi   yang   diharapkan   menjadi   angin    segar   untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (KUMKM) ternyata tidak membawa perubahan pada usaha tersebut. Lebih dari satu dasawarsa reformasi berjalan, meskipun indikator makro ekonomi dinyatakan  semakin membaik, tetapi kondisi Koperasi dan UMKM dapat dikatakan stagnan,  bahkan cenderung menurun. Secara nominal, beberapa indikator  bisnis  seperti   kepemilikan  asset,  omset  dan  sisa  hasil  usaha menunjukkan  kinerja koperasi dan UMKM terlihat meningkat, tetapi dinilai dari kualitas usahanya, kondisi kelompok ini ternyata semakin terpuruk.

Keterpurukan koperasi bukan hanya sebatas isu, tetapi banyak hasil-hasil kajian  serta data dan informasi dari berbagai pihak yang menunjukkan semakin kecilnya  rata-rata skala usaha koperasi dan UMKM serta memburuknya kualitas hidup kelompok pengusaha ini. Rata-rata  skala  usaha para pengusaha mikro pada harga berlaku memang meningkat dari Rp. 4,79 juta di tahun 2004 menjadi Rp. 5,75 juta di tahun 2008. Tetapi pada harga tetap menurun dari Rp. 4,79 juta menjadi Rp. 4,56 juta. Demikian juga indeks kesejahteraan kalangan ini menurun dari 1,7 pada tahun 1999 menjadi 1,42 di  tahun 2008. Sumbangan Koperasi dan UMKM terhadap PDRB juga menurun dari  54,89%  pada tahun 1999 menjadi 51,76% di tahun 2008.

Untuk   menyelesaikan  berbagai   masalah   tersebut,   pemerintah   telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan  UMKM. Namun kebijakan dan program-program tersebut setelah lebih dari enam puluh tahun belum mampu mengangkat ekstensi dan kesejahteraan koperasi dan UMKM.  Bahkan, beberapa waktu belakangan ini kondisi Koperasi dan UMKM semakin terpuruk. Ironisnya, hal ini belum menjadi peringatan dini bagi pengambil kebijakan untuk  secepatnya memperbaiki keadaan melalui kebijakan yang lebih efektif. Sebaliknya  program-program yang dilaksanakan semakin mengarah pada pencitraan melalui berbagai kegiatan bersifat seremonial. Kondisi nyata di lapangan menunjukkan Koperasi dan UMKM dihadapkan pada berbagai masalah baik yang bersumber dari kondisi internal, maupun dari lingkungannya. Ada indikasi bahwa masalah lingkungan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM sebagian besar berkaitan dengan  kebijakan-kebijakan  pembangunan.   Dalam  hal  ini  beberapa  indikasi menunjukkan bahwa Koperasi dan UMKM yang sebagai bagian terbesar dari dunia usaha belum ditempatkan pada posisi yang memungkinkan kelompok ini untuk dapat memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang  proporsional dan perannya dalam sistem perekonomian nasional.

II.     PERUMUSAN MASALAH

Sebagai proses pembangunan ekonomi, pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan kegiatan lintas sektoral yang sebagian dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan sebagian lainnya dilaksanakan oleh instansi sektoral vertikal atau instansi teknis. Hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah menunjuk- kan bahwa tingkat kebrhasilan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM efektivitasnya rata-rata relatif rendah. Hal ini diindikasikan dari masih banyak masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM, serta belum terselesaikannya  berbagai masalah klasik yang sudah sekian lama menjadi kendala untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM.

III.    TUJUAN

(1)     Mengukur tingkatan, penyebaran dan dampak masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM.

(2)     Menyusun  skala  prioritas  masalah  pemberdayaaan  Koperasi  dan UMKM untuk dipecahkan sesuai dengan kepentingan dan dampak dari   pemecahan  masalah  tersebut untuk  mengoptimalkan  upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM di lapangan

IV.     MANFAAT

Mendapatkan  skala   prioritas   masalah   yang   harus   dipecahkan untuk digunakan sebagai masukan dalam penyusunan program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM

V.      METODOLOGI

Kajian ini merupakan analisis terhadap masalah koperasi dan UMKM yang  berhasil diinventarisir dan telah disusun dalam Daftar Inventarisasi Masalah  oleh  Kementerian  Koperasi dan UMK tahun 2009. Penetapan skala prioritas dilakukan dengan: (1) pengisian daftar pertanyaan terstruktur tentang  masalah-masalah yang dihadapi Koperasi dan UMKM, (2) diskusi tentang  tingkatan masalah, luas bidang cakupan, dampak, keseringan, dan keterkendalian  masalah, dalam Focus Group Discusion dan (3) penarikan kesimpulan prioritas penyelesaian masalah, dilakukan dengan menggunakan model  analisis  skala  prioritas.  Penilaian  terhadap  tingkatan dampak dan keterkendalian  masalah dilakukan dengan  menggunakan  metoda  Delphi. Untuk menilai tingkat  kepentingan penyelesaian masalah digunakan teknik skoring. Diskusi dilakukan di tingkat pusat dan di daerah. Lokasi kajian adalah Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jawa Barat.

VI.    LANDASAN TEORI

Analisis skala prioritas terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM pada dasarnya diperlukan untuk menyusun suatu sistem perencanaan yang sistematis dan komprehensif, dengan memperhitungkan semua masalah potensi  dan kendala  yang dihadapi. Sistem perencanaan tersebut harus didasarkan pada realitas kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM di lapangan. Manfaat penggunaan analisis skala prioritas dari DIM telah dirasakan oleh banyak pihak, tidak saja oleh kalangan dunia usaha dan pemerintahan, tetapi juga oleh kalangan peneliti dan ilmuwan. Salah satu pakar yang menyarankan penggunaan model analisis ini adalah Vence (1989). Vence lebih lanjut mengatakan bahwa ”penyelesaian masalah yang hanya didasarkan pada gejala yang terlihat, hanya akan berhasil dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang masalah tersebut dapat menyebar lebih luas lagi. Lebih lanjut dikatakan proses pemecahan masalah harus dimulai dengan menguraikan faktor-faktor yang menimbulkan masalah itu sendiri, untuk dirumuskan dan dianalisis dengan menggunakan metoda dan model yang sesuai dalam rangka mendapatkan solusi pemecahannya.”  Lebih lanjut dikatakan salah satu model analisis yang dapat digunakan adalah model analisa skala prioritas (Scale of Priority Analisys).

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh koperasi dan  UMKM agar Koperasi dan UMKM mampu berkembang, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program pemberdayaan Koperasi dan UMKM antara lain  yang difasilitasi oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMKM sejak tahun 2003, yaitu:

         1)      Program perbaikan iklim usaha antara lain dilaksanakan dalam bentuk  program-program meliputi penyederhanaan perizinan dan pengembangan  sistem perizinan satu pintu, serta bagi usaha mikro perizinan cukup dalam bentuk registrasi usaha, serta penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan KUMKM, dan lain- lain.

2)      Program peningkatan akses UMKM dan koperasi terhadap sumberdaya potensial. Program ini terdiri dari program peningkatan akses UMKM terhadap pendanaan yang antara lain pogram-program pengembangan berbagai skim perkreditan untuk UMKM  seperti program pembiayaan produktif  Koperasi dan usaha mikro (P3KUM) dan lain-lain.

3)      Program pengembangan jaringan pemasaran UMKM dan Koperasi dilakukan melalui  pemberian dukungan sektor perdagangan khusus produk UMKM telah dilaksanakan program-program seperti program promosi proyek-proyek pemasaran UMKM serta program modernisasi usaha ritel koperasi seperti Makasar Trade Centre (MTC).

         4)      Program pemberdayaan sumberdaya UMKM dilakukan melalui pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru melalui berbagai model seperti model pendampingan dan inkubator serta program peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Koperasi dan UMKM melalui berbagai bentuk bimbingan penyuluhan dan penataran dan lain- lain.