REVIEW - KESIMPULAN ( Jurnal 5 )

KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM*

Oleh

Teuku Syarif**  

http://www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_6_2011/Jurnal%20ok.pdf

X.      KESIMPULAN

Akar permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM bersumber dari kebijakan ekonomi makro yang mensubordinasi kondisi internal Koperasi dan  UMKM. Adanya kebijakan perekonomian nasional yang masih belum mampu mensinerjikan keinginan potensi untuk memberdayakan UMKM dan koperasi yang diindikasikan dari masih adanya masalah-masalah: (1) banyak kebijakan yang menyebabkan penguasaan sumberdaya potensial oleh koperasi dan UMKM sedikit, (2) fenomena dualisme ekonomi yang mengesampingkan peran koperasi dan  kelompok usaha mikro dan kecil, (3) arah kebijakan ekonomi belum  mengindikasikan pentingnya peran Koperasi dan UMKM, (4) kebijakan dibidang  ekspor, impor dan distribusi barang mengarah pada monopoli, dan (5) kebijakan fiskal yang cenderung mengikuti keinginan ekonomi pasar (globalisasi perekonomian), mempersulit posisi Koperasi dan

UMKM.

Kondisi internal UMKM yang ditandai oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya produktif yang sangat rendah serta kebijakan pemerintah yang belum mendukung upaya pemberdayaan Koperasi dan  UMKM.  Orientasi  pembangunan  yang  dipengaruhi  oleh  pemikiran- pemikiran  neoklasik  dan  era  globalisasi  menyebabkan  ketidakmampuan penyusunan  menyebabkan   adanya  berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan ekonomi yang secara tidak berpihak pada upaya memberdayakan Koperasi dan UMKM.

Iklim usaha yang terbentuk karena orientasi pembangunan yang tidak berpihak kepada Koperasi dan UMKM serta keterbatasan SDM UMKM menyebabkan   UMKM   sulit   mengakses   sumber-sumberdaya   produktif, teknologi dan pasar.

Ada kecenderungan kebijakan dan program-program pemberdayaan yang   dilaksanakan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  selama  satu dasawarsa terakhir tidak tepat kegunaannya, tidak tepat sasaran dan bahkan banyak menimbulkan permasalahan baru di lapangan. Hal tersebut dikarenakan iklim usaha yang terbentuk dalam sistem ekonomi neoliberal mengharuskan UMKM bersaing dengan kelompok usaha besar yang lebih kuat.

Pembinaan UMKM  lebih  diarahkan  pada  pengembangan  teknologi produksi dalam rangka meningkatkan daya saing dan kurang memperhatikan kepentingan pengembangan institusi.

Koperasi sebagai  kelembagaan  yang diharapkan dapat mendukung proses  pemberdayaan  UMKM peranannya semakin dikurangi  sedangkan disisi yang lain ada skeptisme dari masyarakat terhadap kemampuan koperasi untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan.

Otonomi Daerah berimplikasi langsung terhadap kondisi pembinaan koperasi di lapangan yang diindikasikan dari keragaman jenis instansi-instansi yang membidangi Koperasi dan UMKM, eselonering jabatan instansi yang bersangkutan serta kompetensi aparat di lingkungan instansi tersebut.

XI.    REKOMENDASI

Reorientasi pembangunan kebijakan dasar pembangunan yang lebih diarahkan lagi pada kebijakan dan program-program yang berpihak pada upaya  memberdayakan Koperasi dan UMKM, khusus untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi internal UMKM dan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.

Evaluasi kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang menghambat keberhasilan program-program tersebut di lapang.

Reorientasi kebijakan pembinaan agar ada keseimbangan antara pem- binaan pada pengembangan teknologi produksi dalam rangka meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan kepentingan pengembangan insti- tusi.

Memperkuat posisi koperasi sebagai kelembagaan pemberdayaan UMKM dengan meningkatkan intensitas pembinaan koperasi, sosialisasi peran dan kedudukan koperasi dalam pembangunan nasional serta menghilangkan skeptisme dari masyarakat terhadap kemampuan koperasi.

Melaksanakan program sosialisasi kepentingan koperasi dalam mendukung pembangunan                     daerah dan koordinasi program-program pembangunan koperasi dengan Pemerintah Daerah.