KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
INDONESIA: TINJAUAN PROBABILITAS TINGKAT ANGGOTA KOPERASI DAN KEMISKINAN PROVINSI
Oleh
Oleh
* Johnny W.
Situmorang dan Saudin Sijabat**
VI. PENUTUP
Sejalan dengan kerangka pembangunan nasional,
koperasi diharapkan mampu
menjadi instrumen meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kaitan antara jumlah anggota
koperasi
dengan
upaya
penanggulangan
kemiskinan
di
Indonesia masih rendah.
Dengan kata lain jumlah koperasi
dan anggota koperasi yang banyak belum memiliki relasi yang kuat dalam hal penanggulangan
kemiskinan. Kualitas anggota dalam kerangka peningkatan kesejahteraan
masih belum terungkap secara jelas. Hal itu terlihat,
misalnya penyuluhan
perkoperasian yang sebenarnya faktor penting menggalang keanggotaan
koperasi, tidak berjalan
dan tidak ada dalam struktur
pemerintahan. Keberadaan
Dekopin belum mampu menjadi wadah pembawa aspirasi anggota dan
lembaga koperasi. Barangkali, jumlah koperasi
dan anggota koperasi
yang terus meningkat lebih
pada pencatatan dalam
rangka memenuhi elemen
utama pembentukan koperasi. Oleh karena
itu,
perlu
meninjau
kembali
apakah
keberadaan koperasi dan anggota koperasi
benar-benar mencerminkan upaya kerjasama untuk memenuhi
kepentingan dan mengatasi masalah
bersama dalam bisnis dan ekonomi.
Hal lain yang perlu
mendapat perhatian adalah pembedaan koperasi yang jelas apakah sebagai instrumen pemerintah
dalam rangka penanggulangan kemiskinan atau badan usaha berbadan hukum yang
sepadan dengan perseroan terbatas. Disamping
itu, tampaknya, keterlibatan semua pemangku kepentingan, khususnya
keberadaan Dekopin, perlu ditinjau
kembali agar sesuai dengan UU perkoperasian.
0 komentar:
Posting Komentar