REVIEW - KESIMPULAN ( Jurnal 5 )

KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM*

Oleh

Teuku Syarif**  

http://www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_6_2011/Jurnal%20ok.pdf

X.      KESIMPULAN

Akar permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM bersumber dari kebijakan ekonomi makro yang mensubordinasi kondisi internal Koperasi dan  UMKM. Adanya kebijakan perekonomian nasional yang masih belum mampu mensinerjikan keinginan potensi untuk memberdayakan UMKM dan koperasi yang diindikasikan dari masih adanya masalah-masalah: (1) banyak kebijakan yang menyebabkan penguasaan sumberdaya potensial oleh koperasi dan UMKM sedikit, (2) fenomena dualisme ekonomi yang mengesampingkan peran koperasi dan  kelompok usaha mikro dan kecil, (3) arah kebijakan ekonomi belum  mengindikasikan pentingnya peran Koperasi dan UMKM, (4) kebijakan dibidang  ekspor, impor dan distribusi barang mengarah pada monopoli, dan (5) kebijakan fiskal yang cenderung mengikuti keinginan ekonomi pasar (globalisasi perekonomian), mempersulit posisi Koperasi dan

UMKM.

Kondisi internal UMKM yang ditandai oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya produktif yang sangat rendah serta kebijakan pemerintah yang belum mendukung upaya pemberdayaan Koperasi dan  UMKM.  Orientasi  pembangunan  yang  dipengaruhi  oleh  pemikiran- pemikiran  neoklasik  dan  era  globalisasi  menyebabkan  ketidakmampuan penyusunan  menyebabkan   adanya  berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan ekonomi yang secara tidak berpihak pada upaya memberdayakan Koperasi dan UMKM.

Iklim usaha yang terbentuk karena orientasi pembangunan yang tidak berpihak kepada Koperasi dan UMKM serta keterbatasan SDM UMKM menyebabkan   UMKM   sulit   mengakses   sumber-sumberdaya   produktif, teknologi dan pasar.

Ada kecenderungan kebijakan dan program-program pemberdayaan yang   dilaksanakan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  selama  satu dasawarsa terakhir tidak tepat kegunaannya, tidak tepat sasaran dan bahkan banyak menimbulkan permasalahan baru di lapangan. Hal tersebut dikarenakan iklim usaha yang terbentuk dalam sistem ekonomi neoliberal mengharuskan UMKM bersaing dengan kelompok usaha besar yang lebih kuat.

Pembinaan UMKM  lebih  diarahkan  pada  pengembangan  teknologi produksi dalam rangka meningkatkan daya saing dan kurang memperhatikan kepentingan pengembangan institusi.

Koperasi sebagai  kelembagaan  yang diharapkan dapat mendukung proses  pemberdayaan  UMKM peranannya semakin dikurangi  sedangkan disisi yang lain ada skeptisme dari masyarakat terhadap kemampuan koperasi untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan.

Otonomi Daerah berimplikasi langsung terhadap kondisi pembinaan koperasi di lapangan yang diindikasikan dari keragaman jenis instansi-instansi yang membidangi Koperasi dan UMKM, eselonering jabatan instansi yang bersangkutan serta kompetensi aparat di lingkungan instansi tersebut.

XI.    REKOMENDASI

Reorientasi pembangunan kebijakan dasar pembangunan yang lebih diarahkan lagi pada kebijakan dan program-program yang berpihak pada upaya  memberdayakan Koperasi dan UMKM, khusus untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi internal UMKM dan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.

Evaluasi kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang menghambat keberhasilan program-program tersebut di lapang.

Reorientasi kebijakan pembinaan agar ada keseimbangan antara pem- binaan pada pengembangan teknologi produksi dalam rangka meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan kepentingan pengembangan insti- tusi.

Memperkuat posisi koperasi sebagai kelembagaan pemberdayaan UMKM dengan meningkatkan intensitas pembinaan koperasi, sosialisasi peran dan kedudukan koperasi dalam pembangunan nasional serta menghilangkan skeptisme dari masyarakat terhadap kemampuan koperasi.

Melaksanakan program sosialisasi kepentingan koperasi dalam mendukung pembangunan                     daerah dan koordinasi program-program pembangunan koperasi dengan Pemerintah Daerah.

Baca ampe kelar »

REVIEW - HASIL PENGAMATAN ( Jurnal 5 )

KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM*

Oleh

Teuku Syarif**  

http://www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_6_2011/Jurnal%20ok.pdf

IX.    HASIL PENGAMATAN

1).     Prioritas Sangat Penting.

(1).    Idiologis Normatif Koperasi

Dari aspek internal koperasi kelompok masalah idiologis normatif koperasi menempati urutan pertama sebagai masalah sangat penting yang harus sesegera  mungkin diselesaikan. Akar masalah ini menimbulkan dampak luas yang diindikasikan dari  banyaknya  masalah  besar  yang  ditimbulkan  antara lain   (1)  koperasi  tidak mempunyai daya tarik sebagai sarana penghimpun ekonomi karena lebih dipromosikan sebagai lembaga yang ideal tidak  mencari keuntungan dan berwatak sosial. (2) (2) rumusan tujuan fungsi dan peran koperasi terlalu ideal tidak sesuai dengan kapasitas  sebenarnya. (3) badan usaha koperasi tidak memiliki budaya perusahaan yang kondusif bagi aktualisasi diri di tengah realita  perekonomian yang sedang berkembang.

(2).    Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Masalah kebijakan pembangunan ekonomi sangat penting untuk segera diselesaikan karena secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Beberapa masalah menonjol yang merupakan turunan dari masalah ini adalah: (a) banyak kebijakan yang menyebabkan penguasaan  sumberdaya potensial oleh Koperasi dan UMKM sedikit, (b) fenomena dualisme ekonomi yang mengesampingkan peran Koperasi dan kelompok Usaha Mikro dan Kecil

(3).    Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kelompok masalah ini menempati urutan ke tiga dalam kelompok masalah  penting  yang  perlu  diprioritaskan  penyelesaiannya. Beberapa   masalah   yang   perlu   mendapat   perhatian   dalam kelompok masalah ini adalah: (a) program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM sering dirancang hanya berdasarkan isyu dan sinyalemen, tetapi bukan didasarkan pada akar masalahnya, (b)  sebagian besar program dirancang dalam lingkup makro, tetapi  dilaksanakan dalam lingkup lokal,

(4).     Koordinasi Pemberdayaan Koperasidan UMKM

Kelompok masalah ini termasuk dalam kelompok sangat penting untuk segera diselesaikan karena berhubungan langsung dengan optimalitas  pemanfaatan  sumberdaya  pembangunan.  Adapun masalah-masalah yang termasuk dalam kelompok ini adalah: (a)  pola  pembangunan  sektoral  tidak  selalu  maching  dengan kepentingan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, (b) pelaksana- an  program sektoral diorientasikan pada tujuan pembangunan sektoral dan kurang memperhatikan kepentingan pemberdayaan Koperasi  dan  UMKM,  (c)  kebijakan  sektoral  sangat  kentara berorientasi ego sektoral, sehingga tolok ukur keberhasilan tidak sesuai dengan kepentingan Koperasi dan UMKM

2).     Kelompok Prioritas Penting

(1).    Kelembagaan Koperasi

Masalah   kelembagaan   koperasi   termasuk   dalam   kategori penting  untuk  segera  diselesaikan.  Adapun  masalah-masalah yang ada dalam kelompok ini adalah:  (a) gerakan koperasi di Indonesia sangat terfragmentasi sehingga tidak memiliki sinerji untuk bersaing dalam pasar, (b) koperasi cenderung berperilaku birokratis akibat adanya penugasan untuk melaksanakan program yang diproteksi pemerintah, (c) kualitas sumber daya manusia di lingkungan koperasi baik dari pemahaman perkoperasian maupun bisnis umumnya rendah, dan (d) sistem manajemen operasional usaha masih dijalankan secara manual.

(2).    Kewirausahaan Dikalangan UMKM

Kelompok masalah ini termasuk dalam kategori penting untuk diselesaikan karena secara langsung menentukan kemampuan UMKM dalam berusaha dan mengembangkan usahanya. Ada- pun  masalah-masalah yang  ada  dalam  kelompok  ini  adalah:

(a)  UMKM  tidak  siap  untuk  menanggung  resiko  kegagalan usaha. sehingga sulit untuk dapat masuk dalam suatu kegiatan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan, (b) rasa cepat puas akan  apa  yang  telah  diperoleh  menyebabkan  UMKM  jarang berpikir untuk  memperluas usahanya. Rendahnya pengetahuan UMKM dibidang produksi menyebabkan produk UMKM sulit untuk berkembang.

(3).    Usaha Koperasi

Masalah  usaha  koperasi  penting  untuk  diselesaikan  karena secara langsung berhubungan dengan kinerja koperasi dalam perekonomian masyarakat yang menjadi peran utama koperasi dan  daya  tarik  koperasi.  Kelompok  masalah  ini  terdiri  dari: (a)   manajemen  belum  berkembang,  menyebabkan  koperasi sulit   mengoptimalkan  pelayanan  dan  berhubungan  dengan pihak   lain,  (b) koperasi   belum dapat melihat peluang   usaha potensial  yang  tersedia  dari  lingkungannya,  (c)  pemanfaatan SDM di lingkungan oleh koperasi belum optimal, (d) disorientasi kegiatan usaha dari untuk memenuhi kebutuhan anggota menjadi keperluan   pengembangan   bisnis,   (e)   koperasi   sulit   untuk menjalin kerjasama baik dengan kalangan  Usaha  Mikro  dan kecil  maupun  usaha besar,   (f) jaringan koperasi yang berjalan tersegmentasi belum mencapai skala  usaha optimal dan rapuh kelangsungannya, dan (g) lapangan usaha koperasi banyak yang tidak berbasis kepentingan anggota.

(4).     Kondisi/Karakter UMKM

Kelompok masalah ini termasuk dalam kategori penting untuk segera diselesaikan secara langsung menggambarkan potensi, kondisi dan eksistensi UMKM dalam perekonomian. Adapun beberapa masalah yang termasuk dalam kelompok masalah ini dan  merupakan masalah pokok yang menyebabkan timbulnya masalah lain adalah: (a) unit-unit usaha baru lebih banyak tumbuh karena  desakan kebutuhan lapangan kerja, (b) produk-produk UMKM tidak berdaya saing karena berada  pada  sektor  yang cepat jenuh dan  berkualitas rendah, dan (c) nilai tambah dari usaha UMKM rendah karena produknya berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi. 

(5)      Kondisi Usaha UMKM

Kelompok masalah ini termasuk dalam kategori masalah yang penting  untuk  segera  diselesaikan  karena  secara  langsung akan  mempengaruhi eksistensi UMKM dalam perekonomian. Beberapa  masalah  yang  menonjol  dari  kelompok  ini  adalah: (a) kondisi  usaha  UMKM lemah   dan jaringan pasar UMKM sangat terbatas  dan dikuasai oleh sekelompok pengusaha lain yang  membangun  kartel,  (b)  UMKM  menghadapi  kesulitan dalam mengakses bahan  baku, (c) kualitas produk KUMKM relatif rendah karena memakai  bahan baku berkualitas rendah dan  bahan-bahan  berbahaya.

3).     Masalah Kurang Penting

(1)     Produksi dan Teknologi UMKM

Kelompok masalah dengan rata-rata nilai skor skala prioritas sebesar 1,86 ini termasuk dalam kategori masalah yang kurang penting tetapi dalam jangka menengah dan jangka panjang perlu diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang termasuk  dalam kelompok ini adalah: (a) teknologi produksi yang digunakan rendah, (b) berbagai sebab mengakibatkan KUMKM sulit  untuk  melakukan  inovasi  teknologi,  (c)  UMKM  belum mampu mengaplikasikan berbagai tekonologi tepat guna dari luar negeri, (d) hasil inovasi teknologi dari kalangan UMKM belum mendapat   perlindungan,

(2).    Kebijakan Otonomi Daerah

Otonomi  Daerah  masuk  dalam  kelompok  tersendiri  karena dari  kebijakan ini timbul berbagai masalah tidak saja masalah yang  dapat  diselesaikan  oleh  Pemerintah  Daerah  tetapi  juga masalah-masalah  yang  penyelesaiannya  menjadi  kewenangan dari Pemerintah Pusat. Kelompok masalah ini cukup penting dan memiliki nilai rata-rata skala prioritas mencapai 1,98 atau hampir termasuk dalam masalah penting yang harus segera diselesaikan. Adapun   masalah-masalah  yang  termasuk  dalam  kelompok ini  adalah:  (a)  Otonomi  Daerah  berimplikasipada  keragaman bentuk  instansi yang membidangi   Koperasi dan UMKM, (b) Pemerintah Daerah belum memiliki konsepsi yang jelas tentang arah kebijakan, pendekatan dan pola operasional pemberdayaan Koperasi dan UMKM, (c) sistem organisasi pemerintahan belum memberikan gambaran yang jelas komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung program pemberdayaan Koperasi dan UMKM, (d)  keterlibatan  Pemerintah  Daerah  dalam  beberapa  kegiatan program  masih  sangat  terbatas,  (e)  program  bimbingan  dan penyuluhan perkoperasian di daerah belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Baca ampe kelar »

REVIEW - KERANGKA BERPIKIR ( Jurnal 5 )

KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM*

Oleh

Teuku Syarif**  

http://www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_6_2011/Jurnal%20ok.pdf 

VII.   KERANGKA BERPIKIR

    Untuk dapat mewujudkan kondisi ideal pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka dalam menentukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM, harus dipertimbangkan potensi dan kendala yang ada dari unsur yang terlibat dalam sistem pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Demikian juga penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM harus secara proporsional dilakukan atau dikoordinir oleh unsur yang paling berkompeten untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik secara sektoral maupun daerah (regional).

 Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dan pendekatan  pemecahan masalah seperti :

1)      Pada prinsipnya kebijakan pemerintah bertujuan untuk membangun kondisi ideal yang sesuai dengan visi Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM.

2)      Kebijakan Pemerintah dilaksanakan melalui program-program yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi UKM dan lingkungannya.

3)      Bisa terjadi deviasi dalam pelaksanaan program yang menimbulkan permasalahan  karena  program-program  tidak  selalu  dirancang  ber- dasarkan permasalahan dasar yang dihadapi Koperasi dan UMKM.

4)      Proses inventarisasi bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi UMKM agar dapat dianalisis guna mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

5)      Solusi pemecahan masalah yang disusun berdasarkan analisis dari DIM akan  dapat digunakan untuk menyusun program-program yang lebih berdayaguna dan berhasil guna

Sesuai dengan kerangka pikir di atas, maka ditetapkan 5 (lima) tolok ukur kepentingan penyelesaian suatu masalah sebagai berikut:

1)      Masalah Siapa.

Sesuai  dengan  amanat  konstitusional  (UUD  1945)  pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan tugas dari semua komponen bangsa termasuk  pemerintah  dan  kalangan  stakeholder  lainnya.  Masalah Koperasi dan UMKM tidak melulu merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh Koperasi dan UMKM, tetapi bisa merupakan masalah bagi kalangan stakeholdernya, yang dapat dibedakan menjadi:

(1)     Gerakan Koperasi dan UMKM  (a) Koperasi dan UMKM tanpa fasilitas/bantuan dari pemerintah atau pihak  lain,  (b) Koperasi dan UMKM yang bergerak dan menikmati fasilitas Pemerintah, c) Dekopin.

(2)     Pemerintah d) Kemenkop dan UKM, e) Departemen teknis/ kementerian terkait, f) Kabinet, g) Pemda Propinsi, dan h) Pemda Kabupaten/Kota.

(3)     Masyarakat luas/Negara (i).

2)      Tingkatan Masalah.

Masalah Koperasi dan UMKM memiliki tingkatan sesuai dengan luas dan besarnya dampak yang timbulkan yang dapat dibedakan menjadi:

(1)     Akar masalah/masalah bawaan yang dirasakan dampaknya (skor 5). (2) Akar masalah yang dampak belum terasa (skor 4).

(3)     Masalah turunan tapi dampaknya besar (skor 3).

(4)     Masalah turunan tapi dampaknya tidak besar  (skor 2). (5)  Masalah sampingan (skor 1).

3)      Nilai Strategis (Peranan) Masalah dan Bagaimana Dampaknya

Adalah keseringan suatu masalah timbul di satu lokasi, bersifat endemi yang kemungkinan bersumber dari kondisi lingkungan di daerah tersebut seperti misalnya masalah-masalah yang timbul karena kurangnya sarana dan prasarana usaha yang tersedia di suatu daerah. Berdasarkannya dampaknya ini masalah Koperasi dan UMKM dapat dibedakan menjadi:

(1)      Dampak negatif sangat berbahaya (skor  7). (2) Dampak negatif berbahaya (skor 6).

(3)      Dampak negatif tidak mengganggu (skor 5). (4)   Kalau diatasi akan berdampak positif (skor 4). (5)          Dampak positif banyak dan besar (skor 3).

(6)      Dampak positif tidak banyak tapi besar (skor 2).

(7)      Dampak positif tidak banyak dan tidak besar (skor 1).

4)      Frekuensi dan Persistensi Masalah.

Dari aspek ini masalah koperasi dan UMKM dapat dibedakan menjadi:

(1) Sesekali, sementara, sporadis (skor 3). 

(2) Cukup sering tapi bersifat lokal (skor 2). 

(3) Sering, laten dan meluas (skor 1)

5)      Tingkat Keterkendalian Masalah

Adalah perkiraan sejauh mana masalah tersebut dapat dikendalikan, dari aspek ini masalah dapat dibedakan menjadi:

(1)     Non controllable dalam jangka pendek dan menengah dengan dampak negatif tidak dapat dikurangi (skor 4).

(2)     Controllable dalam jangka pendek dan menengah dengan dampak negatif dapat dikurangi (mitigasi) (skor 3).

(3)     Controllable dalam jangka pendek dan menengah (skor 2). (4)     Controllable dalam jangka panjang (skor 1).

Penilaian dilakukan dengan metoda skoring terhadap keempat aspek di  atas. Batasan nilai adalah 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga), dengan tingkatan   sebagai berikut:  a) 2,50 s/d 3,00 Sangat Penting; b)  2,00 s/d 2,49 Penting; c) 1,50 s/d 1,90 Kurang Penting dan d) lebih kecil dari 1,49 Tidak Penting. Penilaian akhir terhadap suatu masalah dilakukan dengan menjumlah nilai yang diperoleh masalah tersebut berdasarkan penilaian dari keempat aspek di atas. Kesimpulan diambil berdasarkan rata-rata nilai yang diperoleh dari suatu masalah yang dinilai. Prioritas tertinggi adalah masalah yang memiliki rata-rata nilai tertinggi.

VIII. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Mengingat keterbatasan sumberdaya maka penetapan daerah contoh menggunakan teknik acak terstratifikasi (Stratified  Random  Sampling). Dengan menggunakan teknik tersebut  ditetapkan sampel lokasi kajian adalah Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Jawa Barat. Sedangkan waktu penelitian adalah mulai Bulan Februari sampai dengan November 2010.

 

 

Baca ampe kelar »