REVIEW - KERANGKA BERPIKIR ( Jurnal 5 )

KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM*

Oleh

Teuku Syarif**  

http://www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_6_2011/Jurnal%20ok.pdf 

VII.   KERANGKA BERPIKIR

    Untuk dapat mewujudkan kondisi ideal pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka dalam menentukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM, harus dipertimbangkan potensi dan kendala yang ada dari unsur yang terlibat dalam sistem pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Demikian juga penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM harus secara proporsional dilakukan atau dikoordinir oleh unsur yang paling berkompeten untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik secara sektoral maupun daerah (regional).

 Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dan pendekatan  pemecahan masalah seperti :

1)      Pada prinsipnya kebijakan pemerintah bertujuan untuk membangun kondisi ideal yang sesuai dengan visi Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM.

2)      Kebijakan Pemerintah dilaksanakan melalui program-program yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi UKM dan lingkungannya.

3)      Bisa terjadi deviasi dalam pelaksanaan program yang menimbulkan permasalahan  karena  program-program  tidak  selalu  dirancang  ber- dasarkan permasalahan dasar yang dihadapi Koperasi dan UMKM.

4)      Proses inventarisasi bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi UMKM agar dapat dianalisis guna mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

5)      Solusi pemecahan masalah yang disusun berdasarkan analisis dari DIM akan  dapat digunakan untuk menyusun program-program yang lebih berdayaguna dan berhasil guna

Sesuai dengan kerangka pikir di atas, maka ditetapkan 5 (lima) tolok ukur kepentingan penyelesaian suatu masalah sebagai berikut:

1)      Masalah Siapa.

Sesuai  dengan  amanat  konstitusional  (UUD  1945)  pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan tugas dari semua komponen bangsa termasuk  pemerintah  dan  kalangan  stakeholder  lainnya.  Masalah Koperasi dan UMKM tidak melulu merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh Koperasi dan UMKM, tetapi bisa merupakan masalah bagi kalangan stakeholdernya, yang dapat dibedakan menjadi:

(1)     Gerakan Koperasi dan UMKM  (a) Koperasi dan UMKM tanpa fasilitas/bantuan dari pemerintah atau pihak  lain,  (b) Koperasi dan UMKM yang bergerak dan menikmati fasilitas Pemerintah, c) Dekopin.

(2)     Pemerintah d) Kemenkop dan UKM, e) Departemen teknis/ kementerian terkait, f) Kabinet, g) Pemda Propinsi, dan h) Pemda Kabupaten/Kota.

(3)     Masyarakat luas/Negara (i).

2)      Tingkatan Masalah.

Masalah Koperasi dan UMKM memiliki tingkatan sesuai dengan luas dan besarnya dampak yang timbulkan yang dapat dibedakan menjadi:

(1)     Akar masalah/masalah bawaan yang dirasakan dampaknya (skor 5). (2) Akar masalah yang dampak belum terasa (skor 4).

(3)     Masalah turunan tapi dampaknya besar (skor 3).

(4)     Masalah turunan tapi dampaknya tidak besar  (skor 2). (5)  Masalah sampingan (skor 1).

3)      Nilai Strategis (Peranan) Masalah dan Bagaimana Dampaknya

Adalah keseringan suatu masalah timbul di satu lokasi, bersifat endemi yang kemungkinan bersumber dari kondisi lingkungan di daerah tersebut seperti misalnya masalah-masalah yang timbul karena kurangnya sarana dan prasarana usaha yang tersedia di suatu daerah. Berdasarkannya dampaknya ini masalah Koperasi dan UMKM dapat dibedakan menjadi:

(1)      Dampak negatif sangat berbahaya (skor  7). (2) Dampak negatif berbahaya (skor 6).

(3)      Dampak negatif tidak mengganggu (skor 5). (4)   Kalau diatasi akan berdampak positif (skor 4). (5)          Dampak positif banyak dan besar (skor 3).

(6)      Dampak positif tidak banyak tapi besar (skor 2).

(7)      Dampak positif tidak banyak dan tidak besar (skor 1).

4)      Frekuensi dan Persistensi Masalah.

Dari aspek ini masalah koperasi dan UMKM dapat dibedakan menjadi:

(1) Sesekali, sementara, sporadis (skor 3). 

(2) Cukup sering tapi bersifat lokal (skor 2). 

(3) Sering, laten dan meluas (skor 1)

5)      Tingkat Keterkendalian Masalah

Adalah perkiraan sejauh mana masalah tersebut dapat dikendalikan, dari aspek ini masalah dapat dibedakan menjadi:

(1)     Non controllable dalam jangka pendek dan menengah dengan dampak negatif tidak dapat dikurangi (skor 4).

(2)     Controllable dalam jangka pendek dan menengah dengan dampak negatif dapat dikurangi (mitigasi) (skor 3).

(3)     Controllable dalam jangka pendek dan menengah (skor 2). (4)     Controllable dalam jangka panjang (skor 1).

Penilaian dilakukan dengan metoda skoring terhadap keempat aspek di  atas. Batasan nilai adalah 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga), dengan tingkatan   sebagai berikut:  a) 2,50 s/d 3,00 Sangat Penting; b)  2,00 s/d 2,49 Penting; c) 1,50 s/d 1,90 Kurang Penting dan d) lebih kecil dari 1,49 Tidak Penting. Penilaian akhir terhadap suatu masalah dilakukan dengan menjumlah nilai yang diperoleh masalah tersebut berdasarkan penilaian dari keempat aspek di atas. Kesimpulan diambil berdasarkan rata-rata nilai yang diperoleh dari suatu masalah yang dinilai. Prioritas tertinggi adalah masalah yang memiliki rata-rata nilai tertinggi.

VIII. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Mengingat keterbatasan sumberdaya maka penetapan daerah contoh menggunakan teknik acak terstratifikasi (Stratified  Random  Sampling). Dengan menggunakan teknik tersebut  ditetapkan sampel lokasi kajian adalah Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Jawa Barat. Sedangkan waktu penelitian adalah mulai Bulan Februari sampai dengan November 2010.