KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
INDONESIA: TINJAUAN PROBABILITAS TINGKAT ANGGOTA KOPERASI DAN KEMISKINAN PROVINSI
Oleh
Oleh
* Johnny W.
Situmorang dan Saudin Sijabat**
www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_6_2011/Jurnal%20ok.pdf
www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_6_2011/Jurnal%20ok.pdf
Abstrak
Penanggulangan kemiskinan adalah target utama pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan
dengan program global
dalam MDGs. Semua
badan pemerintah Republik Indonesia akan mengarahkan sumber daya untuk
mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyatakan cerita sukses
untuk mengatasi kemiskinan dengan menurunkan jumlah dan tingkat
penduduk miskin di Indonesia, meskipun
jumlah dan tingkat
kemiskinan masih tinggi
di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu instansi pemerintah
untuk pengentasan kemiskinan dalam responsdvel panjang Cluster-3, mengacu pada Kementerian Koordinator untuk cluster Kesejahteraan
Rakyat.
Sementara
itu, pengembangan koperasi telah menunjukkan hasil dimana jumlah
anggota
koperasi adalah
satu juta orang
dan sisi lain jumlah orang
miskin masih tinggi. Hal ini menarik untuk mengetahui hubungan antara pembentukan koperasi dan
pengurangan kemiskinan. Dengan teori probabilitas dan ruang lingkup
provinsi, yang mengungkapkan bahwa hubungan koperasi dan kemiskinan.
Kata kunci: tingkat kemiskinan, tingkat
anggota koperasi, relasi, probabilitas
I. PENDAHULUAN
Peningkatan kesejahteraan adalah esensi dari berdirinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) yang secara
jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tindaklanjutnya adalah bagaimana penanggulangan kemiskinan. Itu sebabnya, pemerintahan Indonesia yang sah menetapkan
tingkat kemiskinan menjadi indikator keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan
program pro-wealth sebagai salah satu pilar pemerintahannya dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu kedua, tahun 2009-2014 dimana ditargetkan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan selama peridode tersebut. Semua sumber daya diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan Indonesia. Sampai tahun 2010, pemerintah telah menyatakan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia secara nyata dan menanggap program
pemerintahan SBY telah berhasil.
Namun, secara kuantitas, jumlah orang miskin di Indonesia masih tinggi, mencapai lebih 30
juta orang (BPS, 2011).
0 komentar:
Posting Komentar