REVIEW - PEMBAHASAN ( Jurnal 3 )

KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA: TINJAUAN PROBABILITAS TINGKAT ANGGOTA KOPERASI DAN KEMISKINAN PROVINSI

Oleh

* Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat** 

www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_6_2011/Jurnal%20ok.pdf

V.      PROBABILITAS KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: STUDI KASUS TAHUN 2009

Gambaran tingkat anggota koperasi setiap provinsi (TAKP) dan terlihat pada Gambar 4, TAKP rata-rata Indonesia adalah  0.1145  atau  jumlah  anggota  koperasi  adalah  11.45%  dari  jumlah penduduk provinsi.  Provinsi yang performa keanggotaan koperasinya baik, dengan TAKP di atas rata-rata, adalah sebanyak 12 provinsi. Secara berurutan dari tertinggi Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sumatera Barat karena TAKP-nya di atas rata-rata nasional, sebesar 0.1145. Selebihnya, propinsi di bawah nilai rata-rata, atau cenderung rendah. Kalau tertinggi adalah Kalimantan Timur dan terendah adalah Papua. Ternyata juga, beberapa provinsi di P. Jawa kalah posisi dengan provinsi di luar P. Jawa. Padahal aksesibilitas P. Jawa jauh lebih baik daripada luar Jawa.

 

Tingkat kemiskinan propinsi (TKP), sebagai ukuran kemiskinan daerah, adalah rasio jumlah orang miskin dan jumlah penduduk provinsi. Bagaimanakah dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di setiap provinsi? Grafik 3 menunujukkan tingkat kemiskinan di tiap provinsi tersebut. Rata – rata TKP adalah 0.1419 atau jumlah orang miskin secara nasional adalah 14.19% dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Bila TKP di bawah 0.1419 maka performa provinsi tersebut baik. Sebaliknya, bila TKP tinggi maka performa propinsi buruk. Sebagian besar provinsi performanya dari TKP, yakni sebanyak 18 provinsi.  Secara berurutan yang terbaik adalah DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Maluku Utara, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat karena di bawah nilai rata-rata TPK sebesar 0.1419.  DKI Jakarta misalnya, TKP-nya sebesar 0.0337 atau jumlah orang miskin di DKI Jakarata hanya 3.37% dari jumlah penduduk. Selebihnya, sebanyak 15 provinsi menunjukkan posisi tidak baik. Umumnya, provinsi di Indonesia bagian Timur adalah daerah  yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Misalnya, TKP Papua Barat sebesar  0.3375 atau sebanyak 33.75% duduk Papua Barat adalah miskin.

 

   Posisi berdasarkan TAKP dan TKP tersebut dan penggunaan metode statistika estimasi interval dengan menggunakan margin of error, pada koefisien kepercayaan (coefficient of interval confidence) sebesar 95% yang terlihat pada lampiran Tabel 2, TAKP dan TKP dapat diklasifikasikan dalam tiga kategorial, yakni rendah (R) dengan TAKP < 0.11 dan TKP <0.13, kategori sedang (S) dengan TAKP antara 0.11-0.13 dan TKP 0.13 – 0.17, dan kategori tinggi (T) dengan TAKP>0.13 dan TKP>0.17. Metode pengklasifikasian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan tingkat kepercayaan 95% atau kesalahan sebesar 5%. Hasil klasifikasi dan distribusi propinsi dapat menunjukkan relasi keanggotaan koperasi dan kemiskinan setiap provinsi, dan selanjutnya menunjukkan keterkaitan antar random variable tersebut 

(Tabel 5).

 

Dari distribusi provinsi berdasarkan kategorial TAKP dan TKP pada Tabel  5, maka distribusi jumlah provinsi dapat ditampilkan pada Tabel 6. Sebanyak 19 provinsi masuk kategori rendah (R) dan hanya sebanyak 9 provinsi masuk kategori  tinggi (T) menurut TAKP. Sisanya, sebanyak 5 provinsi masuk dalam kategori sedang (S). Sementara itu, berdasarkan TKP, terdapat sebanyak 16 provinsi masuk kategori rendah (R) tingkat kemiskinannya dan sebanyak 12 provinsi masuk kategori tinggi (T). Sisanya, sebanyak 5 provinsi masuk kategori sedang (S).  Distribusi jumlah propinsi dengan TAKP rendah dan TKP rendah adalah yang terbanyak, sebesar 9 provinsi, menyusul TAKP rendah dan TKP  tinggi sebanyak 8 provinsi. Sedangkan TAKP tinggi dan TKP rendah hanya sebanyak 5 provinsi.  Distribusi ini telah menggambarkan relasi yang kurang sejalan dengan harapan dimana yang semestinya adalah frekuensi terbanyak adalah ketika TAKP tinggi dan TKP rendah.   Kemudian dari Tabel 5, dapat dihitung joint probability dan marginal probability antara tingkat anggota koperasi dan tingkat kemiskinan6.

 

Pada Tabel 7 terlihat joint probability yang merupakan interaksi antar kejadian, ditunjukkan oleh angka pada baris dan kolom sebagai interaksi TAKP  dan TKP. Misalnya, angka 0.2727, 0.0606, dan seterusnya sampai angka terakhir  yang juga 0.0606 adalah joint probability antara TAKP dan TKP. Angka 0.2727  adalah joint probability antara kategori TAKP rendah dengan kategori TKP  rendah, dan seterusnya. Jadi, interaksi TAKP yang rendah dengan TKP yang rendah sebesar 27.27%, TAKP rendah dengan TKP sedang sebesar 6.06%, dan TAKP rendah dengan TKP tinggi sebesar 24.24%. Joint  probability  tertinggi  adalah antara TAKP rendah dan TKP rendah, sebesar 27.27%, dan yang terendah adalah TAKP sedang dan TKP sedang sebesar 3.03%.

 

Pengoperasian probabilitas untuk mengatahui seberapa jauh peluang koperasi mendukung penanggulangan kemiskinan lebih jelas terlihat dengan metode tree analysis (Analisis Pohon). Gambar 3 menampilkan analisis pohon tersebut dimana dua langkah (step) yang terbangun untuk mengetahui relasi koperasi dan penanggulangan kemiskinan.  Step-1 menunjukkan probabilitas kejadian TAKP sebagaimana Tabel 6, yakni kategori rendah 0.5758, sedang 0.1515, dan tinggi 0.2727. Pada step-2, probabilitas kejadian TKP, yakni kategorial rendah, sedang, dan tinggi terkait dengan kategori rendah TAKP (conditional probabaility TKP atas TAKP) adalah masing-masing 0.4737, 0.1053, dan 0.4211.  Dengan kata lain, probabilitas kategori rendah, sedang, dan tinggi pada step-2 yang terkait dengan kejadian atau kategori rendah pada step-1 adalah masing-masing sebesar 47.37%, 10.53%, dan 42.11%7.