Balance of Love

Cinta, Cinta bak Neraca dalam Akuntansi

Haruslah diseimbangkan

Seimbangkan Cinta pada Tuhan dan makhluk-Nya

Tidaklah boleh untuk mencintai makhluk-Nya

Melebihi cinta kepada-Nya

Hari-hari yang semakin cepat berlalu

Minggu-minggu yang selalu dalam pilu

Bulan-bulan yang kulalui dengan memenjakan cinta akan nafsu

Tahun-tahun kujalani dengan jiwa bersimbah dosa dimasa lalu

Aku  tak sanggup menyebut-MU

Aku  tak sanggup datang ke rumah-MU

Ampuni aku  tlah berbuat kotor di bumi-MU

Dalam bijak dan kuasa-MU

KAU yang Maha Adil

KAU yang harusnya kami lebih cintai

KAU sang pencipta semesta Alam

GOD is Everything...

Baca ampe kelar »

Inflasi Rupiah VS Paket Kebijakan

     NILAI tukar rupiah terhadap dolar dalam dua minggu ini mengalami penurunan signifikan hingga sempat menembus Rp11.000 per USD. Sejak awal tahun, rupiah sudah kehilangan nilai tukar hingga lebih dari 10 persen.

Juga terjadi arus keluar dana investor asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia senilai Rp7,8 triliun. Banyak pengusaha dan media menyikapi fenomena ini secara intens dengan kekhawatiran terjadinya krisis moneter seperti tahun 1998, di mana nilai rupiah sempat menyentuh 17.000 dan capital outflow secara masif yang mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat lalu (23/8/2013), meluncurkan empat paket kebijakan ekonomi untuk merespons penurunan tersebut.

Sebelum mengkaji efektivitas paket kebijakan ekonomi tersebut, mari kita telaah penyebab penurunan rupiah. Pasar valuta asing bekerja dengan prinsip penawaran dan permintaan. Bila lebih banyak pelaku pasar yang menjual rupiah dan membeli dolar dari sebaliknya, nilai tukar rupiah akan menurun. Secara internal, Indonesia terdapat dua penyebab utama. Pertama, defisit neraca berjalan yang pada kuartal II (April– Juni) 2013 mencapai 4,4 persen jauh tinggi dari kuartal I (Januari– Maret) yang 2,8 persen.

Meningkatnya defisit neraca berjalan berarti penduduk dan perusahaan di Indonesia lebih banyak membeli dari luar negeri dibandingkan menjual. Sebagian besar transaksi ekspor dan impor menggunakan dolar, sehingga permintaan terhadap dolar meningkat untuk membiayai impor tersebut. Penyebab internal kedua, adalah tingkat inflasi Indonesia. Apabila nilai riil dari rupiah menurun karena inflasi maka nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing otomatis juga akan alami depresiasi.

Inflasi pada Juli mencapai 3,29 persen, sehingga inflasi semester pertama (Januari–Juli) 2013 mencapai 8,61 persen. Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan tingkat inflasi tahun 2011 dan 2012 yang hanya 3,79 persen dan 4,3 persen. Tingginya inflasi tahun ini disebabkan karena kenaikan harga BBM yang memiliki dampak multiplier ke komoditi lainnya, khususnya yang memiliki komponen energi dan transportasi yang signifikan.

Kenaikan BBM kali ini berdempetan dengan Ramadan dan Lebaran, di mana terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa. Akumulasi kedua faktor ini berakibat pada inflasi yang ekstratinggi juga. Tingkat inflasi tahun 2005 yang alami kenaikan BBM mencapai 17,11 persen, namun tidak terjadi capital outflow dan penurunan nilai rupiah yang drastis. Sehingga resep kebijakan yang komprehensif membutuhkan analisis terhadap kondisi regional dan global.

Rapat rutin Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika, lebih kerap disebut The Fed, memberikan indikasi akan mengurangi stimulus moneter yang selama ini gencar dilakukan dengan menekan suku bunga dan memborong berbagai instrumen pasar. Masa jabatan Bernanke sebagai pimpinan The Fed akan berakhir pada awal tahun depan dan hingga sekarang belum ditetapkan penggantinya.

Tingginya arus modal ke negara berkembang pada 2011 dan 2012 didorong oleh para pelaku pasar yang mencari tingkat return lebih tinggi, dibandingkan obligasi pemerintah Amerika yang untuk periode tersebut berkisar pada 1 persen. Laporan biro statistik Amerika pada Agustus juga menunjukkan perbaikan dengan tingkat pengangguran yang berkurang. Ekonomi Eropa juga menunjukkan tanda positif dan bahkan neraca perdagangannya surplus.

Kombinasi berbagai faktor dan tendensi kenaikan suku bunga di tersebut memicu sebagian para pelaku pasar untuk pulang kampung ke Amerika dan Eropa. Maka bukan hanya Indonesia yang alami capital outflow dan penurunan nilai mata uang, melainkan juga India, China, Brasil, dan Turki yang selama ini dikategorikan sebagai emerging market yang selama dua tahun terakhir menjadi favorit destinasi investasi pelaku pasar. Nilai mata uang India bahkan jatuh hingga 17 persen.

Dengan kondisi dan latar belakang yang dijabarkan, bagaimana resep kebijakan yang efektif untuk minimalisir dampak negatif? Karena penyebab utama dari fluktuasi rupiah adalah dari faktor eksternal dan dampaknya terkena ke banyak negara, perlu koordinasi kebijakan antarnegara khususnya negara yang terkena dampak dengan didukung beberapa negara G-8.

Koordinasi moneter yang sering menjadi referensi adalah Plaza Accord pada 1985, di mana pemerintah Amerika, Jepang, Prancis, Jerman, dan Kanada bergerak bersama dan berhasil menurunkan nilai dolar Amerika terhadap yen (Jepang) dan mark (Jerman). Indonesia bagian dari Chiang Mai Initiative yang merupakan kerja sama Asia untuk perkuat stabilitas nilai tukar dan makro. Pada 2010, Indonesia pernah meminta pinjaman siaga, padahal cadangan devisa saat itu masih USD124,7 miliar.

Fluktuasi yang asalnya short-term membutuhkan respons kebijakan yang nyata dampaknya pada jangka pendek Salah satu bagian dari paket kebijakan pemerintah adalah mengurangi defisit berjalan. Bila kita telaah neraca berjalan, 24,3 persen dari impor Indonesia Januari–Juni 2013 adalah minyak dan gas yang meningkat drastis 24,8 persen dibandingkan tahunlalu. Untukmengetahuiapakah kenaikan BBM mengurangi konsumsi dan impor masih perlu menunggu BPS mengeluarkan data bulan Agustus dan September.

Tentunya perlu dikomplementasikan dengan kebijakan untuk perbaikan transportasi publik dan berpindahnya dari BBM ke energi terbarukan. Adapun hampir sepertiga impor nonmigas (31,6 persen) berupa mesin dan elektronik yang sebagian besar merupakan bahan modal dan berpotensi mendorong ekspor. Fenomena ini sering disebut investment-induced import, di mana investasi yang disetujui (khususnya 1-2 tahun lalu) sedang membangun pabrik dan membeli mesin dari luar negeri yang pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

Jadi apa impor yang bisa dikurangi? Kenaikan bea masuk untuk sektor automotif yang merupakan 5,78 persen dari impor harus diwaspadai sehingga tidak hanya substitusi ke tipe low cost green car (LCGC) yang mendapat pembebasan bea masuk. Potensi lain adalah besi-baja yang merupakan produk impor terbesar ketiga dan 7,5 persen dari total di mana Krakatau Steel telah menjalin kerja sama dengan Japan Steel dan Posco Steel dari Korea Selatan.

Kebijakan lain untuk mengurangi inflasi adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan permudah investasi bersifat jangka menengah. Namun, perlu waktu untuk merasakan dampak kebijakan ini, sehingga tak heran pelaku pasar tidak merespons secara positif dan nilai rupiah serta IHSG tidak meningkat.

Supaya kredibilitas kebijakan meningkat, pemerintah perlu segera memberikan detail dari insentif dan kebijakan dalam paket tersebut, sehingga dapat dianalisis secara mendalam dan tidak berkesan sekadar pencitraan. Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia pada khususnya perlu bekerja ekstrakeras untuk menjaga stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi di tahun politik.

Referensi  :

http://economy.okezone.com/read/2013/08/28/279/856682/redirect

Baca ampe kelar »

Masyarakat Ekonomi ASEAN

“Satu Visi – Satu Identitas – Satu Komunitas” – menjadi visi dan komitmen bersama yang hendak diwujudkan oleh ASEAN pada tahun 2020. Tetapi mungkinkah cita-cita tersebut dapat dicapai oleh negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailan, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar) dalam waktu kurang dari satu dasawarsa lagi. Berdasarkan catatan dan laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa cita-cita bersama yang terintegrasi dalam suatu komunitas yang disebut Masyarakat Asean (Asean Community) ini masih harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang terdapat pada masing-masing negara anggota.

Beberapa tahapan awal mesti diwujudkan untuk merealisasikan target atau sasaran bersama Masyarakat Asean tersebut, di antaranya adalah melalui penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community) pada tahun 2015.

Kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan berbagai negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar) yang masing-masing memiliki latar-belakang sosial-budaya, ideologi politik, ekonomi dan kepentingan berbeda ke dalam suatu komunitas yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean ini masih menghadapi sejumlah kendala besar, khususnya bagi Indonesia yang masih dihadapkan dengan berbagai masalah multi dimensi yang sarat kepentingan.

Masyarakat Ekonomi Asean dengan sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global. Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu Asean dengan luas sekitar 4,47 juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing ekonomi kawasan Asean yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (free flow) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.

Kesiapan Menjelang Pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean

Meski tercatat sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah ruah dengan luas dan populasi terbesar di antara negara-negara lainnya di Asean, Indonesia diperkirakan masih belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015. Pernyataan bernada skeptis atas kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Tenaga Kerja, Benny Soetrisno beberapa waktu lalu dalam Seminar Kesiapan Tenaga Kerja dalam Menghadapi Pasar Asean.

Pernyataan tersebut adalah sangat beralasan mengingat bahwa masih ada sejumlah masalah mendasar yang menimpa Indonesia dan harus segera diatasi sebelum berlakunya Mayarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015. Iklim investasi kurang kondusif yang diindikasikan melalui masalah ruwetnya birokrasi, infrastruktur, masalah kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan (perburuhan) serta korupsi merupakan sebagian dari masalah yang saat ini masih menyandera pemerintah Indonesia.

Kendala-kendala tersebut di atas mengakibatkan Indonesia belum dapat mensejajarkan diri untuk “tegak sama tinggi dan duduk sama rendah” di antara negara-negara Asean lainnya. Kekhawatiran ini tercermin melalui pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan yang menyebutkan bahwa Indonesia masih harus mengerjakan banyak hal untuk mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Menteri ini juga mengakui bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara Asean yang masih memerlukan persiapan lebih banyak.

Kondisi serupa juga dialami oleh beberapa negara Asean lainnya. Myanmar, misalnya, juga menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda. Bahkan para pengusaha Myanmar sendiri mengaku belum siap untuk bergabung dalam pasar Masyarakat Ekonomi Asean.

Kekhawatiran atas kesiapan semua negara anggota Asean untuk pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean juga terungkap melalui suvey yang dilakukan oleh Kamar Dagang Amerika di Singapura. Survey yang melibatkan 475 pengusaha senior Amerika tersebut mengungkapkan bahwa 52 persen responden tidak percaya Masyarakat Ekonomi Asean dapat diwujudkan pada tahun 2015.

Adalah tidak berlebihan jika kemudian kita memunculkan suatu pertanyaan besar : “Sudah siapkah Industri Nasional berkompetisi dalam Mayarakat Ekonomi Asean yang lebih populer dengan istilah Pasar Bebas ASEAN ini pada akhir tahun 2015 nanti?”

Langkah & Persiapan Menghadapi Era Pasar Bebas Asean

Berangkat dari pertanyaan tersebut di atas, pemerintah dituntut untuk segera mempersiapkan langkah & strategi menghadapi ancaman hempasan gelombang tsunami ekonomi “Masyarakat Ekonomi Asean” dengan menyusun dan menata kembali kebijakan-kebijakan nasional yang diarahkan agar dapat lebih mendorong dan meningkatkan daya saing (competitiveness) sumber daya manusia dan industri di Indonesia. Taraf daya saing nasional ini perlu segera ditingkatkan mengingat bahwa berdasarkan Indeks Daya Saing Global 2010, tingkat daya saing Indonesia hanya berada pada posisi 75 atau jauh tertinggal dibanding Vietnam (posisi 53) yang baru merdeka dan baru bergabung ke dalam ASEAN.

Dengan kata lain, pemerintah harus segera memperkuat kebijakan & langkah-langkah yang pro-bisnis atau pro-job, bukan memperkuat kebijakan & langkah populis seperti yang terjadi belakangan ini yang diindikasikan dengan adanya kenaikan upah minimun regional (UMP/UMK) yang sangat drastis di beberapa daerah pada awal tahun 2013 ini. Jika tidak, Indonesia bisa dipastikan hanya akan menjadi pasar potensial bagi negara ASEAN lainnya, bukannya menjadi pemain utama di kawasan Asean. Indonesia disebut-sebut sebagai negara paling menarik bagi pengembangan usaha baru, yang kemudian disusul oleh Vietnam, Thailan dan Myanmar.

Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari para pembuat kebijakan hingga masyarakat umum sangatlah diperlukan untuk memastikan kesiapan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi pasar bebas yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean ini. Berbagai diskusi atau seminar sudah dilakukan pemerintah dengan melibatkan para pakar dari berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna memastikan kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 yang menuntut efisiensi dan keunggulan produk yang lebih kompetitif dan inovatif. Meski Masyarakat Ekonomi Asean dipandang sebagai sebuah peluang positif bagi perkembangan ekonomi nasional, namun sejumlah tantangan dan hambatan klasik yang terus menghantui Indonesia dari waktu ke waktu mesti segera diatasi. Hambatan dan tantangan mendasar yang perlu dibenahi pemerintah saat ini, antara lain, mencakup masalah : infrastruktur, birokrasi, masalah kualitas sumber daya manusia dan masalah perburuhan, sinergi kebijakan nasional dan daerah, daya saing pengusaha nasional, korupsi dan pungutan liar yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy).

Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan sekaligus mengatasi hambatan & tatangan tersebut, Pemerintah harus segera merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis terpadu dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan pemangku kepentingan (stakeholder). Di samping itu, pembaruan dan perubahan (changes) menjadi sebuah kata kunci yang mesti segera disosialisasikan dan diimplementasikan secara gradual atau bertahap mengingat kemajukan dan keanekaragaman kareakteristik kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia

Akhirnya, seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, pemerintah juga harus semakin menggencarkan kegiatan sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 kepada seluruh masyarakat, termasuk jajaran birokrasi di daerah dengan maksud agar tidak terjadinya tumpang-tindih (overlapping) antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah yang selalu mendasarkan pengambilan keputusan berbasis otonomi daerah.

Kunci Sukses Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 hanyalah satu bagian dari pembangunan komunitas di ASEAN. 

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Djisman Simanjuntak mengatakan MEA 2015 sama pentingnya dengan masyarakat politik dan keamanan serta masyarakat sosial dan budaya. "Jadi jangan dipisah," ujar Djisman dalam gelaran Indonesia Banking Expo 2013, Jumat (24/5). 

Menurut Djisman, MEA terdiri dari tiga blok besar. Blok pertama adalah integrasi perdagangan yang ditargetkan rampung 2015 mendatang. Sampai saat ini, kata dia, prosesnya baru mencapai 70 persen.  "Harapannya ASEAN menjadi single production base," ucapnya.

Blok kedua terkait dengan pelayanan yang perwujudannya masih jauh. "Jadi, masing-masing negara hanya membuka apa yang dia mau buka, seperti di WTO," kata Djisman. 

Blok ketiga adalah ASEAN sebagai wilayah investasi dan ini masih jauh di belakang negara barat. Djisman menjelaskan, keterbukaan adalah kunci keberhasilan pelaksanaan MEA 2015.  Keterbukan itu inheren dengan sejarah manusia.

Menurut Djisman, daya yang paling kuat dalam aspek keterbukaan adalah teknologi.  Kunci selanjutnya adalah naluri manusia untuk selalu bepergian berbekal kompetensinya. "Kita harus menyiapkan diri. Tapi sejauh mana kita siap?," tanyanya.

Lebih lanjut, Djisman menjelaskan penting bagi Indonesia untuk memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan yang memadai. Ia mencontohkan, sebanyak 87 persen angkatan kerja di Korea Selatan adalah lulusan perguruan tinggi.  "Kita (Indonesia, red) hanya 12 persen," ujarnya.

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/08/22/masyarakat-ekonomi-asean-2015-583194.html

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/05/24/mnaogg-ini-kunci-sukses-menuju-masyarakat-ekonomi-asean-2015

Baca ampe kelar »

Dampak Ekonomi Penyelenggaraan Missworld

Kali ini kita akan membahas dampak ekonomi dari penyelenggaraan “Miss World”. Apakah ada dampak dari penyelenggaraan tersebut?. Ataukah hanya dampak negatif yang kita dapat dari dipertontonkannya fisik para kaum hawa. Mari kita bahas,

Indonesia telah didaulat sebagai tuan rumah perhelatan pemilihan Miss World  2013. Euforia terhadap perhelatan dunia yang diusung untuk pesan komersialisasi di Indonesia tersebut semakin gegap gempita dipublikasikan oleh pihak penyelenggara.

Kuat untuk Pariwisata Bali Ratusan juta orang kini tertuju ke Pulau Dewata. Selama hampir sebulan, gaung Miss World 2013 berkumandang. Hingga waktu pelaksanaan, even yang mencetak rekor sebagai peserta terbanyak sepanjang sejarah pelaksanaan ajang kecantikan ini masih menuai pro dan kontra. MISS World 2013 kali ini diikuti 130 peserta dari sebelumnya yang hanya 112 orang. Tentu hal ini menjadi hal yang spesial dalam 63 tahun perhelatan wanita cantik ini. Bukan itu saja, pihak penyelenggara mengakui harus menyiapkan dana sekitar Rp 120 miliar. Bali pun mendapat bagian dari perhelatan tersebut. Rencananya Miss World akan ada di 3 kota, Bali, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Namun dalam perkembangannya, hanya Balilah yang menjadi tempat penyelenggaraan even ini karena pertimbangan keamanan dan reaksi dari sekelompok ormas. Panitia pun harus jumpalitan dan berusaha melobi pemerintah agar jadwal bisa sesuai rencana. Sejak tahun lalu pun acara yang hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra ini telah bergulir. Sejumlah kelompok masyarakat menolak penyelenggaraan even yang di- host eksklusif oleh RCTI (MNC Group ini). RCTI sebagai panitia penyelenggara sekaligus Official Broadcaster Miss World 2013 menyatakan rela menggelontorkan dana dalam jumlah besar. Alasannya sangat sederhana, dilakukan demi mengangkat nama Indonesia di mata internasional. Hal ini tentu saja masuk akal lantaran acara ini akan diliput ribuan wartawan dari seluruh dunia. Namun acara ini juga akan berdampak buruk jika kelompok yang kontra menggagalkan acara ini. Adjie S. Soeratmadja, Head of Corporate Secretary RCTI menyatakan, dana yang harus dikeluarkan mencapai ratusan miliar. Kalau untuk hitung-hitungan bisnis katanya tidak masuk.   Lantas, seberapa besar dampak penyelenggaraan Miss World 2013 kepada Bali? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekreaf) Mari Elka Pangestu menyatakan, dampak penyenggaraan Miss World bagi Bali sangat besar. Dikatakan, ada dampak langsung dan tak langsung sebuah even diselenggarakan di suatu tempat. Dampak langsungnya, pergerakan ekonomi, mulai dari akomodasi, transportasi serta perdagangan pasti meningkat. Para peserta miss world , panitia serta media pasti memerlukan hotel, memerlukan makanan serta transportasi. Sementara dampak tak langsungnya adalah popularitas Bali akan meningkat, apalagi ribuan media akan menayangkan acara ini dan akan ditonton oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ngurah Wijaya menanggapi ajang kontes Miss World, sebagai ajang promosi dan pencitraan bagi Bali, apalagi jika nanti semua kontestan wanita ayu sejagat itu bisa menggunakan konteks lokal Bali. "Bila konteks lokal Bali lebih mendominasi selama para kontestan Miss World ada di Bali, maka pariwisata Bali sangat terbantu dengan kehadiran ratusan peserta dari berbagai negara," kata Wijaya.  Kalangan industri pariwisata sangat terbantu dengan ajang Miss World ini yang kebetulan ada di Bali. Dengan sendirinya, nama Bali itu akan lebih dikenal, produk pariwisata budayanya juga akan dikenal. Kepala Dinas Pariwisata Bali Ida Bagus Kade Subhiksu, Miss World 2013 di Bali akan membawa dampak bagi pariwisata Bali. Kendati saat ini terjadi peningkatan kunjungan tetapi tingkat hunian hotel mengalami penurunan dari sebelumnya di atas 70 persen menjadi rata-rata di bawah 60 persen. Subhiksu mengaku optimis dengan adanya beragam kegiatan bertaraf internasional di Bali seperti KTT APEC dan Miss World, target kunjungan wisatawan sebesar 3,1 juta orang akan tercapai. Kegiatan bertaraf internasional tersebut juga akan menjadi ajang promosi gratis bagi pariwisata Bali ke seluruh dunia. Ketua SIPCO Putu Robin Juarez juga mengakui ada dampak ekonomi dari suatu even internasional. Hotel, transportasi, toko suvenir dan banyak industri pasti merasakan dampak dari even ini. Referensi  :

http://www.bisnisbali.com/2013/09/12/news/bisnisumum/Copy%20of%20x.html

Baca ampe kelar »